, India

US may require India to amend nuclear laws

US Nuclear Regulatory Commission chairman Gregory Jaczko is expected to tell Indian representatives when they meet next month that its civil nuclear liability law would not pass muster in the US.

 

American investors are wary of coming to India, faced with a law that permits open-ended liability of suppliers. Further, they are fearful of the court cases that might result as a consequence of an accident.

The Indian government has promised to ‘fix’ the problem through enabling executive orders. The US is not convinced this can be done. It is now looking to find a statutory protection for suppliers of civil nuclear energy as well as operators.


While the Bill fixes liability for nuclear damage, specifies procedures for compensating victims and fixes no-fault liability on operators by giving them a right of recourse against certain persons, it also contains the right of recourse against the supplier. This is neither compliant with the CSC, nor acceptable to foreign companies.

The US has discussed the law — The Civil Liability for Nuclear Damage Bill 2010 — with France and Russia. These are the other two countries with whom India wants to do business in nuclear power. Both of them share the US’s concerns on the infirmities in the liability regime spelt out in the Bill. Worse, the Bill, according to informed US sources, is not in conformity with the International Atomic Energy Agency Convention on Supplementary Compensation.

Sources note that while India had repeatedly assured the US to patiently await the enabling executive orders, but it is certain that executive orders cannot contradict a legislation passed by the Indian Parliament.

Jaringan listrik lemah Vietnam menghambat kebijakan pembelian listrik yang langsung

Infrastruktur energi yang buruk menghambat integrasi kapasitas baru dari proyek energi terbarukan (EBT).

Penutupan pembangkit listrik batu bara baru di ASEAN pada 2040 mungkin tercapai

Penambahan pembangkit batu bara baru dan retrofit pembangkit yang ada menjadi risiko lebih besar dalam transisi.

ADB menyetujui pinjaman senilai $500 juta untuk mendukung transisi energi Indonesia

Ini bertujuan membangun kerangka kebijakan yang kokoh dalam mendukung peralihan menuju energi bersih.

Avaada meningkatkan beban energi terbarukan untuk penuhi permintaan pusat data India

Perusahaan menargetkan kapasitas energi terbarukan sebesar 30 gigawatt pada 2030.

Asia-Pasifik mungkin tidak mencapai target energi terbarukan

Negara-negara di kawasan itu harus menarik investasi untuk memajukan tujuan energi bersih mereka.

Laba bersih Adaro turun 12% menjadi $880 juta di Semester 1

Pendapatan turun 15% menjadi $2,97 miliar pada periode tersebut.

ACEN dan Barito Renewables bermitra untuk mempercepat energi angin di Indonesia

Kemitraan ini akan dijalankan oleh anak perusahaan mereka.

Malaysia diminta mengintegrasikan jaringan listrik untuk mempercepat pertumbuhan tenaga surya

Pembatasan penetrasi tenaga surya ke jaringan pada 24% dari permintaan puncak dapat menghambat ekspansi.