Ambisiusnya tujuan pertumbuhan kapasitas di Indonesia

Masih dalam tahap perencanaan, namun tantangan yang menghebohkan sudah dikeluarkan.

Peningkatan target kapasitas pembangkit listrik domestik Indonesia, yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas negara pada masa depan, sudah menghadapi banyak tantangan dalam tahap perencanaan saja.

Pertumbuhan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah membuatnya dengan cepat melampaui pasojan listriknya, menyebabkan pembangkit listrik ditempatkan di garis depan peluang negara untuk perbaikan. Karena pemerintah menargetkan rencana empat tahun untuk menambah 36,6 gigawatt (GW) kapasitas pembangkit listrik total negara, mulai 2015 ini, ada beberapa faktor dan tantangan yang perlu dipertimbangkan saat perubahan mulai berlaku.

Di negara seperti Indonesia di mana cadangan energi alam yang sangat besar seperti batubara dan minyak berlimpah, mungkin tidak mengejutkan bagi sebagian orang bahwa bauran energi di negara itu sangat buruk, dengan pembangkit listrik dari sumber bahan bakar fosil yang merupakan 87% dari konsumsi domestik. Pada saat yang sama, hal tersebut telah memungkinkan ekonomi tumbuh dengan cepat dalam dekade terakhir, berkat perdagangan gas alam dan batubara dengan negara-negara Asia lainnya. Meskipun demikian, dengan banyak negara beralih ke opsi energi yang lebih berkelanjutan seperti tenaga surya dan energi panas bumi, campuran pembangkit listrik sekarang diarahkan untuk beralih dari bahan bakar fosil dalam jangka panjang.

“Konsumsi gas alam di dalam negeri telah meningkat tajam dengan penurunan cadangan yang mengakibatkan berkurangnya ekspor dan penurunan pangsa global. Secara keseluruhan, dalam waktu satu dekade, ekonomi perdagangan yang bergantung pada bahan bakar fosil di Indonesia berada dalam risiko besar - dengan cadangan yang jatuh, perubahan dalam bauran pembangkit listrik negara yang bergantung pada batubara, peningkatan konsumsi domestik dan tindakan perubahan iklim global,” kata Abhishek Kumar, principal consultant in energy and environment di Frost & Sullivan. "Seperti diberitakan Jakarta Post, potensi tenaga surya mencapai 50 GW, sedangkan IEA menempatkannya di atas 1000 GW (4,8 kWh per m2 per hari)," kata dia. Indonesia memiliki beberapa opsi energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air yang belum digunakan.

PT Perushaan Listrik Negara (PLN), perusahaan listrik milik negara Indonesia, akan melihat penurunan metrik kreditnya karena persyaratan capex utamanya - sebagian besar didanai oleh utang selama beberapa tahun ke depan. Menurut sebuah studi oleh Moody's Investors Service, sebagian besar kapasitas pembangkit listrik tambahan Indonesia - yaitu 25,9 GW (70%) dari 36,6 GW - akan disediakan oleh produsen listrik independen (IPP), dengan 10,7 GW (sekitar 30%) untuk disediakan oleh PLN .

Rencana ini tentu saja penuh ambisi mengingat pertumbuhan kapasitas ini selama lima tahun ke depan akan mewakili peningkatan 71% sejak akhir 2014, ketika kapasitas daya terpasang Indonesia mencapai 51,5 GW. Banyak proyek yang terlibat masih dalam tahap pengadaan atau perencanaan, meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mempersingkat proses persetujuan untuk mempercepat kemajuan. Misalnya, mereka telah mendirikan kantor One Stop Services untuk layanan lisensi yang lebih cepat dan lebih efisien.

“Program 35 GW adalah tantangan besar bagi PLN, yang berjuang untuk membangun 10 GW di bawah Program Jalur Cepat sebelumnya dalam waktu yang bersamaan. Karena itu, tidak mengherankan, ada keterlambatan dalam proses pengadaan untuk banyak proyek, dan PPA tidak mengalami kemajuan yang cukup cepat untuk mempertahankan momentum menuju target,” kata Julian Smith, advisor di capital projects and infrastructure untuk PwC Indonesia.

“Pembebasan tanah, yang telah menjadi hambatan utama, ditangani sebagian besar melalui RUU Akuisisi Tanah 2012, tetapi masalah implementasi tetap ada. Salah satu contohnya adalah penundaan yang lama dalam proyek Jawa Tengah 2.000 MW karena sengketa tanah,” kata dia menambahkan. Dia mengatakan tidak jelas berapa banyak gigawatt yang akan menerima jaminan IIGF di bawah program, karena kurangnya jaminan  dapat menjadi pemecah kesepakatan bagi banyak pemodal.