Bagaimana industri nuklir Asia pasca bencana Fukushima 5 tahun lalu?

Banyak yang telah dipelajari, tetapi apakah pembangkit nuklir akan dihidupkan kembali di Jepang?

Sabtu, 12 Maret 2016 menandai peringatan lima tahun Kecelakaan Nuklir Fukushima Daichii. Fukushima adalah satu dari hanya dua bencana Tingkat 7 (yang lainnya adalah Chernobyl, dan sebagai perbandingan, Three Mile Island dinilai pada Tingkat 5) pada INE dalam sejarah.

Baik dampak langsung maupun jangka menengah dari kecelakaan itu signifikan. Liputan media massa, beberapa di antaranya akurat dan beberapa di antaranya hiperbolik, berada pada tingkat kejenuhan, dan dengan demikian dampak negatif mengenai keselamatan pembangkit listrik tenaga nuklir ditengah opini publik sangat besar. Permasalahan ini mengubah ranah perpolitikan. Jepang tidak hanya menghentikan operasi tenaga nuklirnya tetapi juga sejumlah negara lain, termasuk Jerman, Italia, dan Swiss, mundur atau meninggalkan platform nuklir nasional mereka sendiri.

Namun, seperti halnya setelah sebagian besar bencana alam atau bencana hasil perbuatan manusia, banyak yang telah dipelajari dan Jepang sedang menyelidiki dimulainya kembali pembangkit listrik tenaga nuklir. Karena banyak aspek positif dan dengan berlalunya waktu, nuklir akhirnya kembali. Para ahli telah ditanya apakah Jepang siap dan apa implikasi dari masuknya kembali Jepang sebagai negara-negara nuklir pendatang baru Asia.

Pelajaran yang didapat

Para ahli menyarankan bahwa tiga pelajaran utama dipelajari dari pengalaman Fukushima :

1) Pentingnya kesiapsiagaan.

Dalam kasus Fukushima, kombinasi dari pemecah gelombang pelindung yang tidak cukup tinggi dan fakta bahwa generator diesel darurat berada di bawah permukaan laut menciptakan badai yang besar terjadi. Ya, tsunami adalah insiden 100 tahun, tetapi tembok laut yang rendah dan posisi generator cadangan tetap mewakili sebuah perencanaan dan kesiapsiagaan yang buruk - itu hanya masalah waktu.

2) Penilaian berkelanjutan dan revisi budaya keselamatan.

Banyak pemangku kepentingan harus diinvestasikan untuk menjaga penggunaan energi nuklir dan fasilitas tetap aman dan terjamin. Industri harus menjunjung tinggi standar tertinggi dan tidak boleh memandang keamanan hanya sebagai tanggung jawab pemerintah. Semua pemangku kepentingan harus reflektif, mandiri dan waspada terhadap pemangku kepentingan lainnya untuk kebaikan industri. Prosedur darurat harus dipraktikkan dengan baik dan canggih.

3) Pentingnya komunikasi krisis dan risiko.

Para pemangku kepentingan tidak hanya harus berkomunikasi untuk perbaikan industri secara umum, tetapi juga semua elemen instalasi tertentu, dengan prosedur respons krisis yang diperbarui dan dikelola dengan baik. Ini mengarah ke permasalahan yang lebih luas terkait pengembangan sumber daya manusia, yang dikatakan dengan jelas oleh Collin Koh Swee Lean seorang associate research fellow di S. Rajaratnam School of International Studies Singapura, “Industri energi nuklir perlu lebih memperhatikan aspek-aspek pendukung seperti pengembangan infrastruktur dan investasi modal manusia. Memberikan energi nuklir kepada negara-negara yang mampu membelinya secara finansial adalah satu hal, tetapi itu adalah hal lain jika negara yang bersangkutan tidak memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung penggunaan energi ini."

Senior Advisor dari World Nuclear Association untuk India, Timur Tengah dan Asia Tenggara, Shah Nawaz Ahmad, mengatakan bahwa pelajaran ini harus digunakan untuk “mempercepat citra tenaga nuklir dalam pikiran publik. Insiden Fukushima, ”katanya,“ Tidak akan mendapatkan perhatian pers; jika kejadian berada di dalam lokasi stasiun dan penyelamatan berjalan dengan cepat.” Rezim internasional yang lebih proaktif untuk penilaian risiko dan pencegahan bencana, mitigasi dan manajemen perlu diberlakukan, dan ini tidak hanya diperlukan untuk nuklir, tetapi juga untuk sektor-sektor lain.